Honesty was once considered an all-or-nothing proposition. You were either honest or dishonest. In the post-truth era this concept has become more nuanced. 

(Ralph Keyes, 2004)

            Derasnya arus informasi di media sosial tidak dapat dinafikan lagi. Inklusivitas dari media sosial telah membentuk ruang publik yang terbilang massive. Semua orang dengan akses internet mampu ikut mengisi ruang publik tersebut. Inklusivitas dan easy access yang dimiliki media sosial membedakannya dari media konvensional. Terciptanya ruang publik inklusif merupakan sebuah kabar baik untuk berdemokrasi di Indonesia. Mayoritas orang kini mempunyai daya untuk mengartikulasikan aspirasinya ke masyarakat luas. Meskipun demikian, media sosial juga dapat menjadi mimpi buruk bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Diseminasi informasi palsu atau disebut juga hoax sering kali muncul di kanal daring ini. Tak jarang pula informasi palsu tersebut menyinggung hal berbau SARA dan mendorong terjadinya polarisasi di antara masyarakat. Media sosial bisa menjadi kawah pertarungan pro dan kontra serta juga ladang pembunuhan karakter.[1]

            Disinformasi yang terjadi di kanal media sosial menghasilkan apa yang disebut sebagai post-truth. Pada 16 November 2016, post-truth dinobatkan oleh Oxford Dictionaries sebagai “The Word Of The Year” tahun 2016. Post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada emosi dan keyakinan pribadi.[2] Kebenaran yang diterima oleh publik bukan berdasarkan fakta maupun pertimbangan nalar yang rasional, bahkan kebenaran merupakan hal yang disepakati secara kolektif saja walaupun kontradiktif dengan kenyataannya. Post-truth politics menjadi senjata oleh brexiteers dalam melakukan propaganda agar Inggris keluar dari Uni Eropa pada tahun 2016. Selain itu, kemenangan Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat juga tidak lepas dari retorika post-truth. Pemahaman sempit yang diciptakan post-truth tentunya memberikan dampak yang riil terhadap masyakarat.

    Kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah salah satu contoh konkret dari sekian banyak isu yang menuai berbagai pergolakan di media sosial. Masyarakat saling bersitegang dan saling melontarkan pendapatnya masing-masing. Disinformasi pun kerap kali terjadi dan mewarnai berbagai perdebatan di setiap relung-relung ruang publik digital tersebut. Nalar yang rasional tidak lagi menjadi acuan perdebatan. Dialektika tidak sehat yang terjadi di antara masyarakat telah menghasilkan post-truth. Implikasi dari hal ini adalah memburuknya budaya politik masyarakat Indonesia.

      Hasil Democracy Index yang dilakukan oleh The Economist mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan flawed democracy (demokrasi yang cacat).[3] Pada aspek budaya politik, Indonesia hanya mendapatkan skor 6.25. Dalam tulisannya yang bertajuk “Demokrasi Menurun”, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa cacatnya demokrasi Indonesia disebabkan oleh kelemahan tata kelola pemerintahan yang berkombinasi dengan budaya politik yang terbelakang.[4] Tajuk Rencana Kompas pernah menyebutkan bahwa salah satu penyebab bekunya demokrasi di Indonesia adalah pembentukan [penguatan] masyarakat sipil yang tidak terjadi. Fenomena termakannya masyarakat dengan post-truth yang terjadi di Indonesia mengindikasikan melemahnya budaya politik masyarakat sipil (civil society). Budaya politik yang melemah akan menimbulkan regresi kehidupan berdemokrasi Indonesia.

          Berdemokrasi di era digital ini memang memiliki banyak tantangan. Masyarakat perlu lebih cermat lagi dalam menelaah informasi yang ada di media sosial. Masyarakat juga harus mampu berpikir dengan nalar yang rasional jika dihadapkan dengan informasi yang provokatif dan tidak memiliki validitas yang kuat. Hilangnya nalar akan membuat proses demokrasi kita hanya jadi drama hura-hura yang penuh huru-hara.[5] Menurut saya, sudah saatnya kita menguatkan civil society untuk mengkonsolidasikan kehidupan demokrasi Indonesia.

Catatan Kaki :

[1] M Subhan SD, Solidaritas Bangsa, Koran Harian Kompas, 10 Desember 2016, hlm. 2.

[2] Berdasarkan definisi Oxford Dictionaries.

[3] Democracy Index tersebut dapat diakses di http://www.yabiladi.com/img/content/EIU-Democracy-Index-2015.pdf

[4] Azyumardi Azra, Demokrasi Menurun, Koran Harian Kompas, 9 Agustus 2016, hlm. 15.

[5] M Zaid Wahyudi, Darurat Pola Pikir, Koran Harian Kompas, 24 Desember 2016, hlm. 7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s