Secara fundamental, konsep alienasi menjelaskan mengenai keterasingan pekerja dalam sistem kaspitalisme. Marx menjelaskan bahwa alienasi disebabkan oleh sistem kapitalisme yang mengkondisikan pekerja untuk terisolasi dalam empat aspek, yakni: produk yang diciptakan, aktivitas produksi, sesamanya di masyarakat, dan dirinya sendiri sebagai “species being”. Alienasi kini terjadi dalam relasi ruang kehidupan manusia. Dengan hegemoni paham kapitalisme dan neoliberalisme, ruang-ruang kota dikomersialisasi dan diprivatisasi. Tentunya yang mendapatkan keuntungan hanyalah golongan yang memiliki akumulasi modal lebih besar. Warga miskin yang tinggal di kampung dan di lahan negara didorong keluar pinggiran kota karena ruang yang tersedia lebih baik digunakan pemodal untuk kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi (mal, apartemen dan perkantoran).[1] Kebijakan publik yang berpihak pada pemilik modal ini sesungguhnya mengancam kaum miskin kota dan mendorong timbulnya perasaan alienasi di antara mereka.

Penggusuran terhadap kaum miskin kota kerap kali terjadi di Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan bahwa telah terjadi 193 kasus penggusuran hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha sepanjang tahun 2016.[2] Angka penggusuran tersebut menigkat dari tahun 2015, yakni 113 kasus. Lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta menunjukkan bahwa 71% kasus penggusuran hunian dan 84% kasus penggusuran unit usaha dilaksanakan secara sepihak tanpa musyawarah dengan warga terdampak.[3] Keputusan Pemrov DKI Jakarta untuk menggusur–adapun yang menyebutnya sebagai “relokasi”–adalah sebuah tindakan eksklusi terhadap kaum miskin kota. Meskipun tujuan dari penggusuran ini adalah untuk meciptakan tata kota yang lebih ideal, namun hal ini justru melanggar hak atas kota[4] kaum marjinal dan menciptakan perasaan teralienasi di antara mereka. Selain itu, tindakan ini telah merampas hak atas kota mereka yang telah digusur secara sepihak.

Mayoritas kaum miskin kota tinggal di kampung kota. Tempat yang mereka tinggali memang kebanyakan tidak layak, namun saya melihat bahwa program “relokasi” yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih belum optimal . Pada pertengahan tahun 2016, Penulis berkunjung ke Pasar Ikan di Jakarta Utara. Saat itu, warga Pasar Ikan tinggal di tenda-tenda darurat, di atas kepingan-kepingan rumah mereka yang telah diratakan. Saya pun menanyakan mengapa mereka tidak merelokasikan diri ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang telah disediakan pemerintah, di antara mereka menyatakan bahwa mereka terhambat dengan banyak kendala. Dua kendala di antaranya adalah lokasi tempat tinggal yang jauh dari mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan kondisi Rusunawa yang belum layak ditinggali. Kendati demikian, mereka tidak seharusnya diperlakukan demikian. Kota sebagai ruang hidup harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan tanpa terkecuali. Pembangunan dan penataan kota harus dibarengi dengan upaya memanusiakan manusia kota.

Pasa Ikan

Pasar Ikan, Jakarta Utara pada 12 Juni 2016. Foto diambil oleh Penulis.

Terkait dengan kampung kota, muncul sebuah pertanyaan baru, apakah kota masih membutuhkan keberadaan kampung? Pakar pemukiman dan tata kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Johan Silas, mengatakan, kehidupan di Jakarta tidak akan berjalan tanpa warga perkampungan yang rata-rata masuk masyarakat kelas menengah ke bawah (underclass).[5] Silas berpandangan bahwa kebijakan relokasi ke rumah susun tidak seusai karena akan menghilangkan kekhasan kampung, mulai dari keguyuban dalam interaksi komunal hingga kegiatan ekonomi.[6] Berangkat dari perspektif Silas, solusi ideal untuk penataan kota yang ideal bukanlah penggusuran kaum miskin kota yag tinggal di kampung kota dengan paksa dan relokasi ke rumah susun. Aspirasi kaum miskin kota harus dihargai oleh pembuat kebijakan karena semua penghuni kota memiliki hak atas kota.

Pada dasarnya, visi utama yang hendak diwujudkan adalah kota yang ideal. Kota yang ideal tidak didasarkan oleh banyaknya gedung-gedung pencakar langit. Kota yang ideal bukan hanya diukur dari modernitas infrastrukturnya. Penulis berpandangan bahwa kota yang ideal adalah kota yang adil dan inklusif bagi semua penghuninya. Ruang kota adalah miliki semua warganya, bukan hanya golongan tertentu. Sudah seharusnya pembangunan kota bukan hanya berbasiskan pembangunan infrastruktur saja, melainkan sebagai bentuk upaya memanusiakan manusia kota. Alienasi kaum miskin kota perlu kita hilangkan dengan mengawal bersama hak atas kota.

[1] Suhardi Suyardi, Kota Milik Semua Warga, Koran Harian Kompas, 2 Januari 2017, hlm. 6.

[2] http://www.bantuanhukum.or.id/web/seperti-puing-laporan-penggusuran-paksa-di-wilayah-dki-jakarta-tahun-2016/ diakses pada 10 Juni 2017 pukul 00:58 WIB.

[3] Ibid.

[4] Menurut David Harvey (2008), hak atas kota lebih dari sekedar kebebasan untuk mengakses sumber daya kota: melainkan hak untuk mengubah diri sendiri dengan mengubah kota tersebut.

[5] Redaksi Kompas, Jakarta Masih Butuh Kampung, Koran Harian Kompas, 10 Desember 2016, hlm. 1 dan 15.

[6] Disadur dari ibid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s