Kebijakan Amnesti pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah berakhir pada 31 Maret 2017. Program Amnesti pajak–sebagai sebuah kebijakan ekonomi oleh Pemerintah Indonesia–yang mulai dicanangkan pada tahun 2016 ini didasarkan oleh UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di antara masyarakat. Salah satu golongan masyarakat yang pernah melakukan gerakan penolakan terhadap kebijakan ini adalah golongan buruh dan pekerja.[1] Penolakan tersebut berangkat dari perasaan diperlakukan tidak adil oleh negara. Meskipun adanya tekanan sosial dari masyarakat tertentu, Pemerintah Indonesia tetap merealisasikan kebijakan ini. Menurut Penulis, kebijakan ini tidak hanya dapat direalisasikan karena sah secara legal formal, akan tetapi juga dikarenakan konsekuensi logis dari daya tawar/kekuatan politik yang dimiliki. Dalam konteks ini, Penulis memandang bahwa Pemerintah Indonesia menggunakan kekuatan otonomi negara yang dimiliki untuk merealisasikan kebijakan amnesti pajak. Pada tulisan ini, Penulis akan melakukan analisis ekonomi politik terhadap kebijakan amnesti pajak yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Untuk menjelaskan isu ini, Penulis akan menggunakan pendekatan state-centered dengan teori otonomi negara.

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.[1] Kebijakan ekonomi ini diimplementasikan oleh pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan menarik modal yang berada di luar negeri untuk masuk ke dalam negeri. Dari sisi pajak, ada potensi penerimaan yang akan menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik saat ini maupun tahun-tahun mendatang sehingga membuat APBN lebih berkelanjutan.[2] Dari sisi moneter, Amnesti Pajak dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah.[3] Pada dasarnya, pemberlakuan amnesti pajak dimaksudkan untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Kajian ini menggunakan pendekatan state-centered. Penulis mengacu pada pendekatan state-centered yang dielaborasikan oleh James A. Caporaso dan David P. Levine pada bukunya yang berjudul Theories of Political Economy. Teori yang Penulis gunakan dari pendekatan ini adalah teori state autonomy (baca: otonomi negara). Pada dasarnya, ide otonomi negara merujuk pada kapasitas negara untuk bertindak secara independen dari kekuatan sosial.[4] Caporaso dan Levine menyatakan bahwa otonomi negara diidentifikasi dalam dua hal, yakni: 1) agenda negara yang berbeda dan tidak berasal dari kepentingan privat (private interest) golongan tertentu di masyarakat, dan 2) kapasitas negara untuk mengejar dan mengeksekusi kehendaknya.[5] Dengan kata lain, state autonomy meliputi kompetensi negara dalam membentuk tujuan dan mewujudkan efek yang diinginkan.[6]

Konsepsi utama dari otonomi negara berpusar pada ide tentang kebebasan dari pengaruh kausal eksternal (sosial). Sebagai konsekuensi logis dari konsepsi tersebut, terdapat tiga sudut pandang. Pertama, berelasi dengan konsep bahwa negara mengerahkan pengaruh atau menang dari tekanan masyarakat. Dalam kontestasi politik, para pemimpin negara melawanan (resist) tekanan kepentingan privat dan mewujudkan kehendak mereka ke dalam kebijakan. Kedua, merujuk pada tindakan negara yang tidak diperintah atau dikontrol oleh kelompok atau koalisi kelompok apapun. Ketiga, kapasitas negara untuk bertahan dari tekanan, dan hal ini populer di antara mereka yang berurusan dengan pembuatan kebijakan.[7]

Secara historis, implementasi program amnesti pajak pada tahun 2016 hingga awal tahun 2017 ini bukanlah pertama kalinya di Indonesia. Pemerintah Indonesia pernah melakukan program ini (atau sejenis) pada tahun 1964, 1984, 2008, dan 2015 dengan kebijakan Reinventing Policy. Sehingga, ini adalah kelima kalinya Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pengampunan pajak. Pelaksanaan prorgam pengampunan pajak yang dilakukan pada tahun 1964 memiliki tujuan untuk mengembalikan dana revolusi.[8] Sedangkan pada 1984, tujuannya hanya untuk mengubah sistem dari official assesment menjadi self assesment.[9] Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 memberlakukan program Sunset Policy yang dianggap sukses. Sejak Program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun.[10]

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara dalam melakukan belanja negara untuk pembangunan dan pengadaaan keperluan publik. Di Indonesia, pajak selalu menjadi sumber pendapatan utama yang diterima oleh pemerintah. Kita dapat melihat hal ini dari APBN Indonesia pada tahun 2010 hingga 2016. Berikut penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2016 :

Pendapatan Negara tahun 2010-2016[11]Screen Shot 2017-06-12 at 12.43.55 AM

Pada APBN 2016, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.360,2 triliun atau sekitar 75% dari total pendapatan negara.[12] Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan di berbagai sektor (baca: belanja negara) sangat bergantung pada pemasukan pajak.

Pemasukan pajak selama ini tidak sesuai dengan target. Hal ini dapat diukur dari tax ratio, yaitu instrumen dalam mengukur porsi pajak dalam perekonomian nasioal. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target (kecuali di tahun 2008), dengan pencapaian tax ratio berada di angka 11-13%.[13] Berikut tax ratio Indonesia dari tahun 2010 hingga 2016:

Tax Ratio Indonesia tahun 2010-2016[14]

2

Tax ratio Indonesia termasuk golongan yang rendah, berikut perbandingannya dengan beberapa negara:[15]

3

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa tax ration Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Jerman, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Meksiko dan Tiongkok. Berangkat dari permasalahan ini–yakni tax ratio yang hingga tahun 2016 masih tidak sesuai target–dan sebagai langkah pemerintah melakukan reformasi pajak, Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 memberlakukan program pengampunan pajak dengan UU No. 11 Tahun 2016. Dengan kebijakan ini pemerintah berusaha menambah jumlah Wajib Pajak (WP) dari masyarakat. Perlu diketahui juga bahwa pemberlakuan program amnesti pajak ini adalah salah satu upaya pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia yang telah menyetujui perjanjian Automatic Exchange System of Information (AEol) antaranegara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki pada tahun 2016.[16]

Secara lebih komprehensif, terdapat tiga hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan amnesti pajak. Pertama, kebutuhan dana untuk pembangunan dan belanja negara besar, sedangkan harta WNI banyak yang diparkir di luar negeri. Kedua, kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal. Ketiga, Indonesia akan memasuki era keterbukaan informasi yang akan dimulai pada tahun 2017 (AEol).[17] Dengan tajuk “Ungkap-Tebus-Lega”, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak mendorong agar masyarakat ikut serta dalam program amnesti pajak.

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, Pengampunan Pajak (baca: amnesti pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Utang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib pajak yang meliputi; pengahapusan pajak yang seharusnya terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.[18] Program Amnesti pajak berlaku sejak pengesahan UU No. 11 Tahun 2016 pada 1 Juli 2016 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan berlaku hingga 31 Maret 2017 (9 bulan lamanya). Program ini terbagi menjadi tiga periode, yakni; Periode I dari tanggal UU No. 11 Tahun 2016 diundangkan hingga 30 September 2016, Periode II dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016. Dan periode III dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak ada lima, yakni Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro dan Menengah (UMKM), dan Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.[19]

Pengampunan pajak atau tax amnesty, sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya sutuasi perpajakan di Indonesia.[20] Seperti apa yang dinyatakan oleh Sri Mulyani, kebijakan ini merupakan satu bagian dari bagian awal reformasi perpajakan secara menyeluruh untuk menyongsong era transformasi perpajakan kuat, bersih, dan akuntabel.[21] Terdapat tiga tujuan utama dari program Amnesti pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana termaktub pada UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2. Pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong dan mengawal sendiri kebijakan ini ke publik. Pada sambutannya di Pencanangan Program Pengampunan Pajak 1 Juli 2016, beliau menyatakan:

 “Kita patut bersyukur bahwa Undang-Undang Tax Amnesty  telah disahkan oleh DPR beberapa hari yang lalu. Posisi pemerintah dalam soal Undang-Undang Pengampunan Pajak ini sudah sangat jelas, bahwa ini sebuah langkah besar, sebuah terobosan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perpajakan yang dari tahun ke tahun yang kita hadapi rutinitas seperti itu. Tujuannya sangat jelas bahwa pemerintah ingin agar tax amnesty ini bermanfaat nyata bagi kepentingan kita bersama, bermanfaat bagi kepentingan bangsa, bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita, dan bukan untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan orang per orang, atau untuk kepentingan kelompok. Saya juga ingin menegaskan bahwa tax amnesty ini bukan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan atas aksi pencucian uang, tidak. Ini perlu saya tegaskan. Tapi yang kita inginkan adalah, yang kita sasar adalah  para pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara-negara tax heaven.”[22]

Secara politik, kebijakan pengampunan pajak memiliki daya yang sangat kuat karena didukung oleh aktor politik utama dan paling berpengaruh, yaitu Presiden Joko Widodo. Menurut seorang pengajar FISIP Universitas Indonesia yang juga merupakan Analis Senior pada Kenta Institute, Makmur Keliat, kebijakan pengampunan pajak dari sisi politik telah membuat pengelolaan kekuasaan menjadi “rasional” dan ‘teknokratis” karena presiden sendiri telah terlibat secara aktif dalam memimpin keberhasilan program pengampunan pajak ini.[23] Ditambah lagi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai elemen pemerintah dan lembaga lainnya, yakni oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktorat Jenderal Pajak, Anggota DPR, Lembaga Bursa Efek Indonesia, dan berbagai asosiasi pengusaha lainnya. Dengan berbagai bentuk sosialisasi dan kampanye yang mendukung, kebijakan amnesti pajak memiliki daya tawar politik yang sangat kuat.

Seperti yang telah Penulis singgung sebelumnya, bahwa kebijakan ini menuai penolakan oleh golongan tertentu di masyarakat, yaitu buruh. Salah satu aliansi buruh yang melakukan aksi penolakan adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI melakukan aksi unjuk rasa pada 29 September 2016. Tuntutan yang diajukan adalah pencabutan UU No. 11 tahun 2016. Sekretaris Jenderal KSPI yang bernama Muhammad Rusdi mengungkapkan bahwa ada dua alasan mengapa buruh menuntut pencabutan tersebut, yakni: 1) jika dilihat dari roadmap Dewan Jenderal pajak (DJP), seharusnya tahun ini dijadikan tahun penindakan bagi para pengemplang pajak dan bukan pengampunan bagi wajib pajak (WP) yang sebelumnya tidak taat; 2) secara substansi pengampunan pajak dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada buruh dan pekerja. [24] Selain KSPI, adapun golongan masyarakat lain yang menolak UU No. 11 Tahun 2016. Penolakan tersebut dilakukan dengan mengajukan pemohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon uji materi tersebut adalah Serikat Perjuangan Rakyat, Yayasan Satu Keadilan, dan dua pemohon lainnya. Permohonan tersebut ditolak oleh MK pada bulan Desember 2016. Meskipun adanya penolakan, Pemerintah Indonesia tetap melaksanakan program amnesti pajak.

Dengan berakhirnya masa pengampunan pajak pada tanggal 31 Maret 2017, berikut rekapitulasi dari program tersebut:

REKAPITULASI AMNESTI PAJAK 1 Juli 2016-31 MARET 2017[25]Screen Shot 2017-06-12 at 12.54.36 AM

Dari rekapitulasi di atas kita dapat melihat bahwa pada aspek total harta yang dideklarasikan telah melampaui target, namun pada aspek repatriasi dan uang tebusan berada di bawah target. Dari sisi partisipasi, peserta program yang sekitar 832.000 jelas sangat rendah dibanding jumlah WP yang sekitar 36 juta atau sekitar 60 juta KK yang semestinya memiliki NPWP.[26] Tambahan WP baru yang 44.000-an juga sangat kecil.[27] Meskipun demikian, dibandingkan dengan negara lain yang pernah melakukan program amnesti pajak, Indonesia dianggap menjadi salah satu yang berhasil. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa kesuksesan program amnesti pajak tidak hanya diukur dan ditentukan dari keberhasilan mencapai target, melainkan juga ditentukan oleh program yang dilaksanakan oleh pemerintah pasca-program amnesti pajak.

Menurut menurut Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Yogyakarta, A. Tony Prasetianto, kita dapat melihat hasil program amnesti pajak dari tiga perspektif. Pertama, dari sisi pengungkapan harta, aset Rp 4.855 trliun bakal menambah basis pajak bagi Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa depan. Kedua, pemerintah mendapat uang masuk ke kas negara Rp 134 triliun, yang terdiri dari pembayaran tebusan (denda) Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp 18, 6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 135 triliun. Menurut Prasetianto, tebusan dari amnesti pajak ini tidak berhasil menyumbang secara langsung APBN. Ketiga, meski hasil repatriasi tak sesuai target, program amnesti pajak secara signifikan menaikkan cadangan devisa yang saat ini sekitar Rp 120 miliar dollar AS. Prasetianto berpendapat bahwa amnesti pajak tidak bisa terlalu sering dilakukan, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya tarik untuk masuknya modal dari luar negeri.[28]

Dari elaborasi yang telah Penulis lakukan, Penulis akan melakukan analisis ekonomi politik terhadap kebijakan amnesti pajak dengan pendekatan state-centered dan mengutilisasi teori otonomi negara. Secara empiris, Penulis melihat kebijakan ini memiliki daya tawar politik yang sangat kuat. Keterlibatan Presiden Joko Widodo secara aktif dalam mendorong dan mengawal program amnesti pajak telah menunjukkan bahwa posisi pemerintah sangat kohesif, yakni berpihak pada realisasi kebijakan amnesti pajak. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan pendekatan state-centered yang menyatakan bahwa dalam kontestasi politik, para pemimpin negara melawanan (resist) tekanan kepentingan privat (baca: di luar pemerintah) dan mewujudkan kehendak mereka ke dalam kebijakan.

Proses legislasi UU No. 11 Tahun 2016 oleh DPR RI dapat dikatakan sangat cepat. Meskipun kebijakan amnesti pajak menuai penolakan dari golongan masyarakat tertentu–buruh dan pekerja–kebijakan ini tetap dilaksanakan. Jika dilihat dari perspektif teori otonomi negara, negara memiliki kapasitas untuk bertindak secara independen dari tekanan sosial yang ada. Nilai yang berafiliasi pada konsepsi otonomi negara memiliki tendensi untuk kontradiktif dengan demokrasi. Meskipun Penulis mengkontekstualisasikan teori otonomi negara terhadap isu kebijakan amnesti pajak di Indonesia, Penulis tidak memandang bahwa kebijakan ini bertentangan dengan sistem politik Indonesia, yaitu demokrasi. Kebijakan ini telah dibuat dan dijalankan dengan sah secara legal formal. Kesimpulan Penulis adalah kebijakan amnesti–sebagai sebuah kebijakan ekonomi dari pemerintah–tidak hanya dapat direalisasikan karena sah secara legal formal, melainkan dikarenakan adanya kausalitas (atau konsekuensi logis) dari kekuatan politik yang dimiliki, di mana negara menggunakan kekuasaan politiknya untuk bertahan dari tekanan sosial dan mewujudkan efek yang diinginkan terhadap masyarakat.

 

Catatan Kaki :

[1] Ragimun, Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf diakses pada 1 April 2017 pukul 15:10 WIB.

[2] http://www.pajak.go.id/content/article/amnesti-pajak-momentum-perbaikan-ekonomi-nasional diakses pada 1 April 2017 pukul 15:21 WIB.

[3] Ibid.

[4] James A. Caporaso dan David P. Levine, Theories of Political Economy, New York: Cambridge University Press, 1992, hlm. 182.

[5] James A. Caporaso dan David P. Levine, Op.Cit, hlm. 191.

[6] Ibid.

[7] Penjelasan pada paragraf ini dirumuskan kembali dari penjelasan James A. Caporaso dan David P. Levine, Op.Cit., hlm. 182-183.

[8] Lihat Arief Kamaludin, Tax Amnesty Sekarang Dinilai Lebih Baik Dibanding 1964 dan 1984, 3 Mei 2016, http://katadata.co.id/berita/2016/05/03/dirjen-pajak-tax-amnesty-sekarang-lebih-baik-dibanding-1964-dan-1984 diakses pada 1 paril pukul 15:23 WIB.

[9] Ibid.

[10] Ragimun, Op. Cit.

[11] Data diperoleh dari http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/informasi-apbn-2016 pada 1 April 2017 pukul 15:43 WIB.

[12] Ibid.

[13] Awwaliatul Mukarromah et. al, Pentingnya Peran tax Amnesty di 2016, InsideTax: Media Tren Perpajakan, Edisi 37, Maret 2016, hlm. 7.

[14] Data diperoleh dari http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/informasi-apbn-2016 pada 1 April 2017 pukul 15:43 WIB.

[15] Tabel diperoleh dari http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/informasi-apbn-2016 pada 1 April 2017 pukul 15:43 WIB.

[16] Lihat Elisa Valenta Sari, Siap-siap, Data Perbankan jadi Alat Incar Pajak pada 2017, 26 Februari 2016, http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160226093232-78-113680/siap-siap-data-perbankan-jadi-alat-incar-pajak-pada-2017/ diakses pada 15:50 WIB.

[17] Penjelasan pada paragraf ini dirumuskan kembali dari informasi yang didapatkan di http://pajak.go.id/content/amnesti-pajak yang diakses pada 1 April 2017 pukul 16:00.

[18] http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak diakses pada 1 April 2017 pukul 16:07 WIB.

[19] Informasi didapatkan dari http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak#download pada 1 April 2017 pukul 16:15 WIB.

[20] Awwaliatul Mukarromah et. al, Op. Cit. ,hlm. 8.

[21] Lihat Bayu Galih, Tolak Uji Materi UU Amnesti pajak, Pemerintah Nilai Pemohon Tak Berkedudukan Hukum, 20 Sepetember 2016, http://nasional.kompas.com/read/2016/09/20/19033921/tolak.uji.materi.uu.amnesti.pajak.pemerintah.nilai.pemohon.tak.berkedudukan.hukum diakses pada 1 April 2017 pukul 16:22 WIB.

[22] http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pencanangan-program-pengampunan-pajak-tax-amnesty-jumat-1-juli-2016-pukul-0900-wib-di-kantor-pusat-direktorat-jenderal-pajak-jl-gatot-subroto-jakarta/ diakses pada 1 April 2017 pukul 17:15 WIB.

[23] Lihat Makmur Keliat, Ekonomi Pajak Amnesti Pajak, Koran Harian Kompas, 9 Agustus 2016, hlm. 6.

[24] Dirumuskan kembali dari penjelasan Septian Deny, Op. Cit.

[25] Olahan Penulis berdasrkan informasi yang didapatkan dari Tim Redaksi Kompas, Modal Besar Untuk Reformasi Pajak, Koran Harian Kompas, 1 April 2017, hlm 1 dan 15.

[26] Tim Redaksi Kompas, Mengevaluasi Amnesti Pajak, Tajuk Rencana, Koran Harian Kompas, 1 April 2017, hlm. 6.

[27] Ibid.

[28] Penjelasan pada paragraf ini merupakan perumusan kembali dari A. Tony Prasetianto, Setelah Amnesti Pajak Berakhir, Kolom Analisis Ekonomi, Koran Harian Kompas, 3 April 2017, hlm. 15.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s